Apel Pagi sebagai Sarana Membangun Disiplin Pegawai Lapas Narkotika Purwokerto

Purwokerto, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Kelas IIB Purwokerto, apel pagi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun disiplin dan kekompakan di kalangan pegawai. Pada Sabtu (30/03/2024) dengan semangat penuh, seluruh pegawai LPN Purwokerto mengikuti apel pagi sebagai simbol nyata komitmen mereka dalam menjaga tata tertib dan memperkuat kerjasama di lingkungan lapas.

Setiap pagi yang cerah di LPN Purwokerto dimulai dengan apel pagi yang dihadiri oleh seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural dan staff. Waktu apel pagi dianggap tepat untuk menyatukan seluruh anggota tim dan menyamakan visi serta semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Baca juga: Bulan Suci Ramadhan Penuh Berkah, Kodam IV/Diponegoro Bagikan Takjil Gratis di Pasar Banyumanik

Dalam amanatnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPN Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Yudha Indrajati, menekankan bahwa kegiatan apel pagi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

"Apel pagi adalah bentuk nyata komitmen kami terhadap kedisiplinan dan kekompakan. Melalui momen ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa setiap tindakan kita harus memiliki dampak yang positif, terutama dalam hal pembinaan dan pelayanan, " ujar Yudha.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Lepas Santoso Emban Tugas Baru di Kalimantan

Kedisiplinan dan kekompakan yang ditunjukkan dalam apel pagi tidak hanya berpengaruh pada kinerja pegawai, tetapi juga memberikan contoh positif kepada Warga Binaan. Mereka dapat melihat bahwa kerja sama yang harmonis dan menjaga tata tertib dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif.

Pegawai LPN Purwokerto berharap semangat apel pagi ini terus terjaga dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya kerja di lembaga ini. Dengan memiliki kedisiplinan dan kekompakan yang kuat, LPN Purwokerto akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemasyarakatan yang berkelanjutan. (MAA)

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik